BHP Targetkan Produksi Batubara 40 Juta Ton/tahun

Perusahaan tambang asal Australia, BHP Billiton menargetkan produksi batu bara mencapai tingkat tertinggi yakni sebesar 40 juta ton per tahun.

Juru bicara BHP Billiton Indra Diannanjaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR yang dipimpin ketuanya, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Rabu mengatakan, pencapaian produksi itu terdiri dari tiga fase. "Kami sudah presentasikan hal ini di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) awal bulan ini," katanya. Menurut dia, fase pertama adalah pengembangan awal dengan tingkat produksi batu bara sebesar enam juta ton per tahun.

Pada fase awal ini, transportasi yang dipakai adalah memakai tongkang. "Target fase pertama adalah 2014," katanya. Selanjutnya, fase ekspansi ditargetkan mencapai 11 juta ton per tahun dengan moda transportasi tongkang dan kereta api.

Terakhir, Indra mengatakan, merupakan fase pengembangan tertinggi dengan target 40 juta ton per tahun dan memakai moda kereta api dan tongkang. Menurut dia, sampai Desember 20009, pihaknya sudah mengeluarkan investasi sebesar 278 juta dolar AS.

Untuk fase pertama, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 500 juta sampai satu miliar dolar AS, fase kedua 2-3 miliar dolar AS, dan fase ketiga lebih dari tiga miliar dolar AS.
BHP memiliki tujuh perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yakni Maruwai, Kalteng, Sumber Barito, Pari, Juloi, Lahai, dan Ratah.

Produksi Lahai di Blok Haju ditargetkan mulai 2010, Maruwai 2013, Kalteng, Sumber Barito, Pari, dan Ratah mulai 2014, sedang Juloi dan Lahai mulai 2015. Menurut dia, Kalteng, Sumber Barito, dan Juloi masuk dalam fase pertama dengan target produksi enam juta ton per tahun.

Fase kedua mencakup fase pertama dan ditambah Maruwai, ekspansi Juloi, pelabuhan tongkang antara di Teluk Timbau, dan kemungkinan pembangunan jaringan kereta api.
Sedang fase terakhir adalah ekspansi fase kedua dan pembangunan kereta api ke Teluk Timbau atau kereta api ke pantai Kaltim.

Indra menambahkan, target-target tersebut tercapai tergantung berbagai faktor termasuk perijinan dan persetujuan pemerintah, selesainya studi kelayakan, dan kondisi pasar saat itu.
"Kami akan tunduk pada hukum termasuk tidak boleh di hutan lindung," katanya. (smbr)

Sumber : Antara, Jakarta 27 Januari 2010